SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON PADANG CAHYA

Sumber informasi terbaru tentang pemerintahan di Pekon Padang Cahya

Profil Desa

VISI

MENJADIKAN DESA PADANG CAHYA YANG MANDIRI, SEJAHTERA, BERMARTABAT, BERKUALITAS, TRANSPARAN GUNA TERWUJUD NYA PROGRAM MASYARAKAT YANG ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING SERTA HARMONIS DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

MISI

  • Memaksimalkan sistem Kerja Aaparatur Pemerintah Desa Sesuai Tugas,Fungsi dan Wewenang.
  • Menyelenggarakan Program Desa Berdasarkan Musyawarah Yang Termuat Dalam RPJMDesa, RKPDes dan APBDesa.
  • Melaksanakan Program Desa Dengan Transparan Terbuka dan Bertanggungjawab.
  • Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dari Yang Tidak Tau Sampai Mengerti dan Dari Yang Tidak Mampu Menjadi Mandiri Dengan Baik.

SEJARAH DESA PADANG CAHYA

-

Lihat Detail

Infografis

DEMOGRAFI PENDUDUK

Memberikan informasi lengkap mengenai karakteristik demografi penduduk suatu wilayah. Mulai dari jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama, dan aspek penting lainnya yang menggambarkan komposisi populasi secara rinci.

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Step 1

TOTAL PENDUDUK

5.067 Jiwa

Step 1

KEPALA KELUARGA

1.532 KK

Step 1

LAKI-LAKI

2.625 Jiwa

Step 1

PEREMPUAN

2.442 Jiwa

Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

PROVINSI LAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BALIK BUKIT
DESA PADANG CAHYA
STATUS ID MANDIRI
NILAI ID 92.18
TOTAL SKOR INDEKS DESA 114.28
NO INDIKATOR ID SKOR KETERANGAN KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN
PUSAT PROVINSI KABUPATEN DESA LAINNYA
1 SKOR Keberadaan PAUD/TK/Sederajat di Desa 5 Terdapat >=5 PAUD/TK/Sederajat Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
2 SKOR Kemudahan Akses menuju PAUD/TK/Sederajat terdekat di Desa 5 Akses Menuju PAUD/TK/Sederajat Sangat Mudah Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
3 SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 3 - 6 tahun yang bersekolah PAUD/TK/Sederajat di desa 5 Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
4 SKOR Kemudahan Akses menuju SD/MI/Sederajat terdekat di Desa 5 Akses Menuju SD/MI/Sederajat Sangat Mudah Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
5 SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Sederajat di desa 5 Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas Dikbud, Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
6 SKOR Kemudahan Akses menuju SMP/MTs/Sederajat terdekat di Desa 5 Akses Menuju SMP/MTs/Sederajat Sangat Mudah Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
7 SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 13-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs/Sederajat di desa 5 Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
8 SKOR Kemudahan Akses menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat terdekat di Desa 5 Akses Menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Sangat Mudah Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
9 SKOR Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di desa 5 Angka Partisipasi Murni (APM) >80-100% Kemendikbud, Kemendagri, Kementerian PUPR Dinas PMD, Dinas Dikbud, Dinas PUPR Dinas PMD, Dinas PUPR Desa Swasta
10 SKOR Kemudahan akses menuju Sarana Kesehatan 5 Akses Menuju Sarana Kesehatan Sangat Mudah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
11 SKOR Keberadaan Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Poskesdes/Polindes di Desa 5 Terdapat Poskesdes/Polindes Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
12 SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) termasuk Kesehatan Poskesdes/Polindes 5 Akses Menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu (Poskesdes/Polindes) Sangat Mudah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa Swasta
13 SKOR Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa 5 Terdapat Posyandu Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Desa
14 SKOR Keberadaan Aktivitas Posyandu 5 Aktivitas Posyandu Ada dan Rutin >=8 Kali Per Tahun Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
15 SKOR Kemudahan akses menuju Fasilitas Posyandu 5 Akses Menuju Fasilitas Posyandu Sangat Mudah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
16 SKOR Ketersediaan layanan dokter di desa 5 Tersedia Layanan Dokter di Desa Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
17 SKOR Operasional ketersediaan layanan dokter di desa 1 Layanan Dokter Tidak Memiliki Waktu Operasional Tetap Ketersediaan Layanan Dokter di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
18 SKOR Penyedia layanan dokter di desa 5 Penyedia Layanan Dokter berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
19 SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Dokter 5 Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Dokter Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
20 SKOR Ketersediaan layanan Bidan di Desa 5 Tersedia Layanan Bidan di Desa Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
21 SKOR Operasional ketersediaan layanan Bidan di desa 3 Layanan Bidan Tersedia 1 Kali lebih dari Seminggu Ketersediaan Layanan Bidan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
22 SKOR Penyedia layanan Bidan di desa 5 Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
23 SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Bidan 5 Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
24 SKOR Ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di Desa 5 Tersedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
25 SKOR Operasional ketersediaan layanan Tenaga Kesehatan di desa 3 Layanan Bidan Tersedia 1 Kali lebih dari Seminggu Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan di Desa Minimal 1 Kali dalam Seminggu Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
26 SKOR Penyedia layanan Tenaga Kesehatan di desa 5 Penyedia Layanan Bidan berasal dari Pemerintah Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
27 SKOR Keberadaan Penyedia Transportasi penunjang menuju layanan Nakes 5 Tersedia Sarana Transportasi Penunjang Menuju Layanan Bidan Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
28 SKOR Persentase keanggotaan BPJS 4 Persentase Keanggotaan BPJS >60-80% Persentase >60-80%, Perlu Melakukan Sosialisasi BPJS Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
29 SKOR Keberadaan kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa 5 Terdapat Kegiatan Sosialisasi dan/atau Advokasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Kemenkes, Kemen PUPR Dinas PUPR Dinas Kesehatan, DPMD, Dinas PUPR Pemdes Swasta
30 SKOR Operasional Ketersediaan Air Minum di Desa dalam seminggu 1 Air Minum Tersedia <4 Hari Perlu Ketersediaan Air Minum di Desa Setiap Hari PAMSIMAS, PU Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
31 SKOR Ketersediaan Air Minum untuk warga desa 5 Seluruh Warga di Desa Sudah Bisa Mengakses Air Minum (100% Terakses) PAMSIMAS, PU Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
32 SKOR Kemudahan akses Air Minum untuk warga di desa 3 Akses Air Minum Sedang (Sebagian Sudah Terlayani PDAM dan Sebagian Lainnya Menggunakan Air Tanah) Perlu Kemudahan Akses Air Minum untuk Warga Desa PAMSIMAS, PU Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
33 SKOR Kualitas Air Minum di Desa (Tidak untuk Berbau, Berwarna, & Berasa) 5 Kualitas Air Minum Layak (Tidak Berbau, Tidak Berwarna dan Tidak Berasa) PAMSIMAS, PU Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
34 SKOR Persentase Rumah Tidak Layak Huni 5 Persentase Rumah Tidak Layak Huni 0-20% PAMSIMAS, PU Dinas PUPR Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, DPMD, PDAM Pemdes Swasta
35 SKOR Keberadaan kearifan budaya/sosial/keagamaan yang ada/menjadi ciri khas desa 5 Terdapat Kearifan Budaya/Sosial/Keagamaan yang Ada/Menjadi Ciri Khas Desa Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf Dinas PMD, Dians Pariwisata Dinas PMD, Dinas Pariwisata Pemdes, Lembaga Adat, Karang Taruna Swasta
36 SKOR Jumlah Kearifan budaya/sosial yang masih dipertahankan/dilestarikan 5 Lebih dari 3 Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan Kemendesa PDT, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemenparekraf Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PMD, Dians Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemdes, Lembaga Adat, Kelompok Seni, Karang Taruna Swasta
37 SKOR Keberadaan kegiatan gotong royong di Desa 5 Terdapat Kegiatan Gotong Royong di Desa Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna Swasta
38 SKOR Frekuensi Kegiatan Gotong Royong di desa 5 Terdapat >2 Kegiatan Gotong Royong di Desa dalam 1 Bulan Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda Swasta
39 SKOR Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong 5 Sebagian Besar Warga Terlibat (>= 50% Warga Terlibat) Kemendagri, Kemendesa PDT, Kemensos Dinas PMD, Dinas Sosial Dinas PMD, Dinas Sosial Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda Swasta
40 SKOR Frekuensi Aktivitas Kegiatan Olahraga dilakukan dalam satu bulan 3 Terdapat 2-3 Kali Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan Perlu Menambahkan Kegiatan Olahraga dalam 1 Bulan Kemenpora, Kemendesa,Koni, Lembaga Olah Raga nasional Dispora, Dinkes Dispora, Dinkes Pemdes, karang Taruna, PKK Klub Olahraga,Pusat Studi Olah Raga, kampus
41 SKOR Penyelesaian Konflik secara damai 5 Ada Penyelesaian Konflik Secara Damai) Kemendagri, kemenkum dan HAM, kemenkopolhukam, BIN, Kepolisian, TNI Kesbangpol,Dinas Kominfo, Dinas Sosial Kesbangpol,Dinas Kominfo, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas PMD Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW), Pemdes, Karang Taruna, Kelompok Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Adat Fasilitator Mediasi Akademis, Kampus
42 SKOR Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Aparat Keamanan menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenhan, Polri, TNI Satpol PP,Dinsos, Forkopinda Satpol PP,Dinsos, Forkopinda pemdes, LKS, Lembaga Mediasi Swasta Akademisi, Pakar Konsflik dan Perdamaian
43 SKOR Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Aparat Pemerintah menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Kemenkumham, BNPB, Lemhannas, BPN Kesbangpol, Dinas PMD Kesbangpol, Dinas PMD, Dinsos Pemdes, BPD LSM, Akademisi, Pusat Studi konflik
44 SKOR Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Tokoh Masyarakat menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemendagri, Kemendesa PDTT,Kemenag, Kemenko PMK, BNPT, LIPI, MUI Dinas PMD, Dinas Pariwisata, Kesbangpol Dinas PMD, Dinsos, Dinas pendidikan Pemdes, BPD LSM, Akademisi, Pusat Kajian Konflik dan Perdamaian
45 SKOR Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian Konflik 5 Ada Peranan Tokoh Agama menjadi Mediator/ Penengah dalam Penyelesaian Konflik Kemenag, Kemenko PMK, Kemendagri, MUI, Konferensi Waligereja Indonesia, BNPT Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Kesbangpol, Dinsos, Dinas PMD, Dias Dikbud Pemdes, BPD, LSM Keagamaan, Swasta, Akademisi, Pusat Studi Agama dan Perdamaian
46 SKOR Keberadaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa 5 Ada Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemendesa PDTT, Polri, BNPT,BIN Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda Kesbangpol, Dinas PMD,Forkopinda Pemdes, BPD, RT/RW Akademisi, Pusat Studi Keamanan
47 SKOR Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa 3 Terdapat 2 Kali Aktivitas Satkamling di Desa Perlu Meningkatkan Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenko Polhukam, Polri, TNI, BNPT, BIN Kesbangpol, Dinas PMD Kesbangpol, Dinas PMD Pemdes, BPD, RT/RW, Tokoh Masyarakat Akademisi, Pusat Studi Keamanan
48 SKOR Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa 5 Ada Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Kemendibudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpustakaan nasional, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
49 SKOR Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa 4 Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Beroperasi Selama 4-5 Hari Perlu Penambahan Hari Operasional Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Perpusnas, Bakti-Kominfo, Badan pengembangan dan pembinaan bahasa Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo Dinas perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Dikbud, Diskominfo, Dinas PMD Pemdes, Karang Taruna, RT, RW, Kader Literasi Desa Swasta, LSM, Akademisi, Pusat Studi Literasi, Mahasiswa
50 SKOR Ketersediaan Fasilitas dan kondisi/keadaan sebagian besar Fasilitas olahraga di Desa 4 Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Olahraga di Desa dalam Kondisi Rusak Ringan Perlu Melakukan Renovasi Ringan Fasilitas Lapangan Olahraga Kemenpora, Kemendesa PDTT, KONI, Lembaga Pengelola Dana Hibah, Dispora, Dinas PU, Dinas Kesehatan Dispora, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Pemdes, Karang Taruna, kelompok Pemuda, BPD Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Olahraga
51 SKOR Keberadaan ruang publik terbuka/keadaan sebagian besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa 3 Rata-rata Kondisi/ Keadaan Sebagian Besar Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa dalam Kondisi Rusak Sedang Perlu Melakukan Renovasi Fasilitas Ruang Publik Terbuka KemenPUPR, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, LSM Dinas PUPR, DLH, Dinas PUPR, DLH, Pemdes, BPD, Swasta, Akademisi, Badan Penelitian tata Kota dan Lingkungan
52 SKOR Keragaman Aktivitas Ekonomi di Desa 5 Terdapat >2 Keragaman Sektor/ Aktivitas Ekonomi Kemendesa PDTT, Kemenkop UKM, Kemendag, Kementan, Kemenparekraf, LPDB, BUMN, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Parekraf Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Nelayan dan Pengrajin Desa Swasta, Koperasi, Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Desa
53 SKOR Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa 5 Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa Aktif (Memiliki Produk/ Jasa yang Dihasilkan) Kemendesa PDTT, Kemenkop & UMKM, Kementan, Kemendag, BUMN, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Lembaga Keuangan dan Bank BUMN Dinas Kop dan UMKM, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja Pemdes, BPD, Kelompok Tani, Pengrajin Desa, Swasta, Akademisi, Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial
54 SKOR Keberadaan Produk Unggulan Desa 5 Ada Produk Unggulan Desa Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, Kemendag, BPS, BUMN, LIPI, Brin Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Dinas pMD, Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas pariwisata dan Kebudayaan Pemdes, Bumdes, Akademisi, Pusat Penelitian dan Inovasi Universitas
55 SKOR Cakupan Penjualan Hasil Produk Unggulan Desa 5 Cakupan Penjualan Produk Unggulan Desa Sampai ke Luar Desa Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenperin, Kemendag, BPS, BKPM Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian Dinas pMD, Disperindag Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani, Kelompok Usaha Swasta, Akademisi
56 SKOR Ketersediaan merek dagang 5 Merek Dagang Produk Unggulan Desa Sudah Terdaftar Kemenkumham, Kemendesa PDTT, Kemendag, Kemenperin, BSN, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM Disperindag, Dinas PMD Pemdes, Bumdes, Swasta, Akademisi
57 SKOR Keberadaan Kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat di desa 5 Ada Kearifan Lokal atau Kebudayaan Lokal yang dijadikan Sebagai Kegiatan Ekonomi dalam Menunjang Penghidupan Masyarakat di Desa Kemenparekraf, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemendag, Bekraf, Lembaga Kebudayaan Lokal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi daan UKM, Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Adat dan Budaya Swasta, Akademisi
58 SKOR Kerjasama desa dengan desa lainnya 5 Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Desa Lainnya Kemendesa PDTT,Kemendagri, Kemenko PMK,BKPM, LPM Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Dinas PMD, Disperindag, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
59 SKOR Kerjasama desa dengan pihak ketiga 5 Sudah Ada Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
60 SKOR Ketersediaan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus 5 Ada Tersedia Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus di Desa Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemendesa PDTT,Kemensos, BNSP, Perpustakaan Nasional, LPKS Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Disperindag Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
61 SKOR Keterlibatan Angkatan Kerja pada Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus 3 Pendidikan Non-Formal/ Pusat Keterampilan/ Kursus Melibatkan Sebagian Kecil/ <50% Angkatan Kerja yang Tidak Bekerja di Desa Perlu Melibatkan Sebagian Besar Angkatan Kerja yang Ada di Desa pada Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus Kemenaker, Kemendikbudristek, Kemendesa PDTT, Kemenperin, BNSP, Bappenas, BUMN Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Disperindag Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Pemuda Desa Swasta, Akademisi
62 SKOR Ketersediaan Pasar di Desa 5 Tersedia Pasar di Desa Kemendesa PDTT, Kemendag, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementan, LPDB-KUMKM, BKPM, Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Daerah Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dana UKM, Dinas Pertanian dan Perikanan Pemdes, Bumdes, Kelompok Tani dan Pengrajin Swasta, Akademisi
63 SKOR Kemudahan akses menuju pasar di Desa 5 Akses Menuju Pasar di Desa Sangat Mudah Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementan, BPIW, BNPB, LKPP Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pembangunan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PMD Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
64 SKOR Ketersediaan Toko/Pertokoan di Desa 5 Tersedia Toko/ Pertokoan di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian PUPR, Kemendag, LPDB-KUMKM, BPIW, BKPM Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas PU dan Penataan Ruang Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PU Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
65 SKOR Kemudahan akses menuju toko/pertokoan di Desa 5 Akses Menuju Toko/ Pertokoan di Desa Sangat Mudah Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendag, BPIW, BNPB, LPDB-KUMKM Dinas PUPR, Dishub, Disperindag Dinas PU, Dishub, Disperindag Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
66 SKOR Ketersediaan Kedai/Rumah Makan di Desa 5 Tersedia Kedai/ Rumah Makan di Desa Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, LPDB-KUMKM, Bekraf, BKPM Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
67 SKOR Kemudahan akses menuju Kedai/Rumah Makan di Desa 5 Akses Menuju Kedai/ Rumah Makan di Desa Sangat Mudah Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, kemenhub, Kemenparekraf, BPIW, Bekraf, LPDB-KUMKM Dias PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
68 SKOR Ketersediaan Penginapan di Desa 5 Tersedia Penginapan di Desa Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendag, Bekraf, BPIW, LPDB-KUMKM Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Koperasi Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Koperasi Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
69 SKOR Kemudahan akses menuju Penginapan di Desa 5 Akses Menuju Penginapan di Desa Sangat Mudah Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, BPIW-Bekraf, LPDB-KUMKM Dinas PUPR, Dishub, Dinas Pariwisata Dinas PU, Dishub, Dinas Pariwisata Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
70 SKOR Ketersediaan Layanan Pos dan Logistik di Desa 5 Tersedia Layanan Pos dan Logistik di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM Dishub, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM Dishub, Diskominfo, Dinas Koeprasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
71 SKOR Kemudahan akses menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa 4 Akses Menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa Mudah Perlu Menyediakan Kemudahan Akses Menuju Pos dan Logistik di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Kominfo, Kemenhub, BUMN, PT Pos Indonesia, Bulog, BPOM Dishub, Diskominfo, Dinas Perdagangan Dishub, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan UKM Pemdes, Bumdes, Kelompok Masyarakat Swasta, Akademisi
72 SKOR Keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Desa 5 Terdapat BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kementerian BUMN, BUMN, Lembaga Pengembangan Ekonomi,Bappenas Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
73 SKOR BUM Desa/BUM Desa Bersama sudah berbadan hukum 5 BUMDesa/ Bumdesa Bersama di Desa Sudah Berbadan Hukum Kemendesa PDTT, Kemenkumham, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, LPED Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
74 SKOR Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama 4 Waktu Pelayanan BUMDes/ BUMDESMA Beroperasi 4-5 Hari Seminggu Perlu Peningkatan Layanan Operasional hingga >5 Hari dalam Seminggu Kemendesa PDTT, Kementeian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, BKPM, LPED Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Bumdes Swasta, Akademisi
75 SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi lainnya di Desa (selain BUM Desa/BUM Desa bersama) 5 Tersedia Lembaga Ekonomi Lainnya (Selain BUMDes/ BUMDESMA) di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes Swasta, Akademisi
76 SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi KUD 5 Tersedia KUD di Desa Kemendesa PDTT, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkeu, Kemensos, BKPM, LPED, OJK Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas PMD,Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
77 SKOR Ketersediaan Lembaga Ekonomi UMKM 5 Tersedia UMKM di Desa Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, Kemendag, kemenkeu, Bekraf, BKPM, OJK, Lembaga Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
78 SKOR Ketersediaan layanan perbankan di desa 5 Tersedia UMKM di Desa Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
79 SKOR Operasional layanan perbankan 4 Waktu Pelayanan Perbankan Beroperasi 4-5 Hari Seminggu Perlu Peningkatan Layanan Operasional hingga >5 Hari dalam Seminggu Kemenkeu, BI, OJK, Kemendesa PDTT, BKPM, LKM Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM, Dinsos Pemdes, Lembaga Ekonomi Swasta, Akademisi
80 SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUR di Desa Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemendesa PDTT, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, Aosiasi Perbankan Indonesia Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa Swasta, Akademisi
81 SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KKP-E di Desa Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi, lembaga Pengelola Keuangan Desa Swasta, Akademisi
82 SKOR Keberadaan Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK 5 Terdapat Layanan Fasilitas Kredit Berupa KUK di Desa Kemenkop UKM, Kemenkeu, OJK, Kemendesa PDTT, Bank Pemeintah, Lembaga Keuangan Mikro Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa Swasta, Akademisi
83 SKOR Status Layanan Fasilitas Kredit di Desa 5 Status Layanan Fasilitas Kredit Sudah Resmi Kemenkeu, Kemenkop UKM, OJK, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro,lembaga Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD Pemdes, Lembaga Ekonomi Desa Swasta, Akademisi
84 SKOR Terdapat upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa 3 Hanya Terdapat 1 Kearifan Lingkungan yang Dijaga/ DIpertahankan/ Dilestarikan Perlu Mengembangkan/ Menambah Kearifan Lingkungan yang dijaga/ dipertahankan/ dilestarikan di Desa KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Bappeda Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota Pemerintah Desa, Pokdarwis LSM, Swasta, BUMDes, Akademisi
85 SKOR Terdapat peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di Desa 5 Terdapat Peraturan Regulasi yang Mengatur Terkait Pelestarian Lingkungan di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT Bappenas, BSN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemerdayaan Masyarakat Desa Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Adat LSM, Swasta, Akademisi
86 SKOR Terdapat kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di Desa 5 Terdapat Kegiatan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bidang Lingkungan di Desa KLHK, Kemenparekraf, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebuudayaan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Adat BUMDes, LSM, Swasta, Akademisi
87 SKOR Terdapat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di desa 1 Tidak Terdapat Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Desa Perlu Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, KLHK, Bappenas, BPPT Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas ESDM Kab/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab/Kota Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat BUMDesa, Swasta, Akademisi
88 SKOR Ketersediaan Tempat Penampuangan Pembuangan Sampah di Desa 5 Sampah Dibuang ke Tempat Penampungan Sampah KLHK, Kemendesa PDTT, Bappenas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
89 SKOR Ketersediaan Pengolahan Sampah di desa 1 Tidak Dilakukan Pengolahan Sampah di Desa Perlu Adanya Pengolahan Sampah di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
90 SKOR Ketersediaan Pemanfaatan Sampah di desa 5 Dilakukan Pemanfaatan Sampah di Desa KLHK, Kemendagri, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Swasta, LSM, BUMDesa Akademisi
91 SKOR Rata-rata kejadian pencemaran lingkungan 5 Skor Kejadian Pencemaran Lingkungan Bernilai 0 KLHK, Kemendesa PDTT, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab/Kota Pemerintah Desa LSM, BUMDesa. Swasta, Akademisi
92 SKOR Ketersediaan dan kepemilikan Jamban di Desa 5 Sebagian Besar Rumah Tangga Sudah Memiliki Jamban Individu (>=50%) KLHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa Swasta, BUMDesa, Akademisi
93 SKOR Keberfungsian jamban 5 Jamban Berfungsi KLHK, Kemendesa Perindustrian, Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
94 SKOR Ketersediaan Tangki Septik (Komunal/ Bersama) 5 Tersedia Tangki Septic Tank Sendiri/ Individu Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
95 SKOR Keberfungsian Tangki Septik 5 Tangki Septic Tank Berfungsi Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
96 SKOR Pembuangan Air Limbah Cair Rumah 5 Pembuangan Air Limbah Cair Rumah Memiliki Aliran Khusus (Seperti Lubang Khusus/ Resapan, dan Lainnya) Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendesa PDTT, Bappenas, BPPT Dinas Perkim Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Masyarakat Desa BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
97 SKOR Ketersediaan Aspek informasi Kebencanaan 5 Tersedia Aspek Informasi Kebencanaan seperti Data Kejadian Bencana, Indeks Resiko Bencana dan Peta Rawan Bencana Kemendagri, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi BPBD Kabupaten/Kota, Dinas kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa LSM, Swasta, Akademisi
98 SKOR Ketersediaan Fasilitas Mitigasi Bencana 5 Tersedia Fasilitas Mitigasi Bencana (Peringatan Dini, Perlengkapan Keselamatan, Jalur Evakuasi Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenkominfo, KLHK, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
99 SKOR Kemudahan Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana 5 Akses Menuju Fasilitas Mitigasi Bencana di Desa Sangat Mudah Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemensos, Kemenhub, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
100 SKOR Terdapat aktivitas Mitigasi dan atau Rehabilitasi Bencana di Desa 1 Tidak Ada Program Penaggulangan Bencana Perlu Adanya Pembangunan Septic Tank Per Rumah Tangga di Desa Kemendagri, Kementerian PUPR, KLHK, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
101 SKOR Ketersediaan Fasilitas Aspek Tanggap Darurat Bencana 5 Tersedia Titik Evakuasi, Pos Keamanan Bencana dan Alat Kesiasiagaan Bencana Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkominfo, Kemensos, BNPB, BMKG, BIG, LIPI BPBD, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, Relawan Tanggap Bencana LSM, Swasta, Akademisi
102 SKOR Jenis Permukaan Jalan sebagian besar di desa 5 Jenis Permukaan Jalan Sebagian Besar di Desa Berupa Aspal/ Beton Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemeterian Perhubungan, KLHK, LKPP, BIG, BUMN Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
103 SKOR Kualitas sebagian besar jalan di Desa 4 Kualitas Sebagian Besar Jalan di Desa Rusak Sedang, Dapat Dilalui Setiap Hari Perlu Perbaikan Jalan di Desa agar dapat dilalui Setiap Hari Kementerian PUPR, Kemendesa PDTT, Kemeterian Perhubungan, KLHK, BPKP, BIG, BUMN Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, LSM, Swasta, Akademisi
104 SKOR Ketersediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa 5 Tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Utama Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenhub, PLN, LKPP, BUMN Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
105 SKOR Operasional desa dalam penyediaan penerangan di jalan-jalan utama di desa 4 PJU Beroperasi 6-12 Jam dalam 1 Hari Perlu Adanya Penerangan Jalan Utama minimal >12 Jam perhari di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, KLHK, PLN, BUMN Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
106 SKOR Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa 5 Terdapat Angkutan Umum di Desa Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Perusahaan Otobus, BUMN Transportasi Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
107 SKOR Operasional Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis di Desa 4 Transportasi Umum Beroperasi 4-6 Hari dalam, Seminggu Angkutan Perdesaan/ Angkutan Lokal/ Sejenis di Desa Beroperasi Setiap Hari dalam Seminggu Kemenhub, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, PLN, BUMN Transportasi Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
108 SKOR Ketersediaan Pelayanan Listrik untuk rumah di desa 5 Ada Sebagian Besar (>50%)Tersedia pelayanan Listrik Untuk Rumah di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, PLN, BUMN Lembaga Energi Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas ESDM Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
109 SKOR Tersedia Lama Durasi layanan Listrik di Desa 5 Tersedia >12 Jam Layanan Listrik di Desa Kementerian ESDM, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kementerian PUPR, PLN, BUMN Lembaga Energi Terbarukan Dinas PUPR Provinsi, Dinas ESDM Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas ESDM Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
110 SKOR Ketersediaan Akses Telepon di sebagian besar wilayah Desa 5 Tersedia Akses Sinyal Telepon Kuat Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Telekomunikasi Nasional Dinas Kominfo Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
111 SKOR Ketersediaan Akses Internet di sebagian besar wilayah Desa 5 Terdapat Akses Sinyal 5G dan 4G di Wilayah Desa Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BAKTI, Lembaga Penyedia Jasa Internet (ISP) Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PUPR Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
112 SKOR Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa 5 Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi diberikan Setiap Hari Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, Lembaga Administrasi Negara Dinas Kesehatan Provinsi, BKD Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
113 SKOR Publikasi Informasi Pelayanan kepada masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Publikasi Informasi Pelayanan Kepada Masyarakat Desa Kemenkominfo, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BAKTI, Komisi Informasi Pusat Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Desa, BUMDesa, Swasta, Akademisi
114 SKOR Pelayanan Administrasi untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Administrasi untuk Masyarakat Desa Kemenkeu, Kemendesa PDTT, Kemendagri, Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
115 SKOR Pelayanan Pengaduan untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Pengaduan untuk Masyarakat Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkumham, KORI, Komisi Informasi Pusat Dinas Kominfo Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Kominfo Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
116 SKOR Pelayanan Lainnya untuk masyarakat desa 5 Sudah Dilaksanakan Pelayanan Lainnya untuk Masyarakat Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkes, BNPB, BPS Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Sosial Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi
117 SKOR Frekuensi Musyawarah Desa selama setahun terakhir 3 Musdes Terlaksana 5-6 Kali dalam Setahun Terakhir Perlu Meningkatkan Frekuensi Pelaksanaan Musdes Minimal 10 kali PerTahun Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas Bappeda Provinsi, Dinas PMD Provinsi Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi, LSM
118 SKOR Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat atau unsur masyarakat lainnya 5 Musdes Dihadiri oleh Unsur Masyarakat atau Unsur Masyarakat Lainnya Kemendagri, Kemendesa PDTT, BPMD, Bappenas Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD, Swasta, Akademisi, LSM
119 SKOR Pendapatan Asli Desa 1 Tidak Terdapat Pendapan Asli Desa (PADes) Perlu Memperoleh Pendapatan Asli Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPMD, BPKP Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
120 SKOR Peningkatan PADes 2 PADes Tetap Perlu Adanya Peningkatan PADes Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Kemenparekraf, BPMD, Bappenas, BPKP Dinas Parekraf Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
121 SKOR Ketersediaan Penyertaan Modal dari Dana Desa kepada BUMDesa 5 Adanya Penyertaan Modal dari Dana Desa Kepada BUMDes Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, Bappenas, BPKP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
122 SKOR Kepemilikan Aset berupa Tanah Desa 5 Terdapat Aset Tanah Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Kemendagri, BPN, BPKP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas PMD Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa BUMDesa, Swasta, Akademisi
123 SKOR Kepemilikan Aset berupa Kantor Desa 5 Terdapat Aset Kantor Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BPK, BPKP Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD Swasta, Akademisi
124 SKOR Kepemilikan Aset berupa Pasar Desa 5 Terdapat Aset Pasar Desa, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian Perdagangan, Kemenkeu, BPK, BPKP Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
125 SKOR Kepemilikan Aset Lainnya 5 Terdapat Desa Lainnya, Namun Produktif untuk Kepentingan Masyarakat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, Kemenkeu, BPK, BPKP Dinas Pemuda dan Olahraga atau Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
126 SKOR Produktivitas Kepemilikan Aset Desa 5 Aset Desa yabg Dimiliki Produktif untuk Kepentingan Masyarakat >80-100% Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenparekraf, Kemenkeu, Bappenas, BPKP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi, Dinas PMD Provinsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Perdagangan atau Perindustrian Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, BPD BUMDesa, Swasta, Akademisi
127 SKOR inventarisasi Aset Desa 5 Sudah Dilakukan Inventarisasi Aset Desa Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPN, BPKP, LKPP Dinas PMD Provinsi Dinas Pertahanan Kabupaten/Kota, Dinas PMD Kabupaten/Kota, Dinas Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
SUMBER PENDAPATAN DESA
PROVINSI
LAMPUNG		 KABUPATEN
LAMPUNG BARAT		 KECAMATAN
BALIK BUKIT		 DESA
PADANG CAHYA
SUMBER PENDAPATAN TAHUN 2024 TAHUN 2025
PENDAPATAN ASLI DESA 0 0
DANA DESA (ID) 1.496.131.000 1.486.549.000
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 18.014.700 18.014.700
ALOKASI DANA DESA 647.077.800 655.893.250
BANTUAN PROVINSI 6.000.000 0
BANTUAN KABUPATEN/KOTA 0 0
LAIN LAIN 0 0
JUMLAH APBDes 2.167.223.500 2.160.456.950

Berita

Berita Kosong

Galeri